Uncategorized

Bikin Buruh Geregetan, Ini 3 Permasalahan Klasik Jelang Pencairan THR Lebaran

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyoroti, 3 permasalahan yang sering terjadi, dalam tiap-tiap pemberian THR di tiap-tiap tahunnya.

Maka, supaya kasus-kasus hal yang demikian tidak terulang dan menjadi tradisi di tiap-tiap tahunnya, dirinya bahkan memberikan rekomendasi pada pemerintah untuk penyelesaian persoalannya.

Nah, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah supaya pembayaran THR bisa ideal waktu, ada 3, ialah pertama membuat peraturan yang memberikan sanksi sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak membayar THR. Karena tidak membayar THR berarti penggelapan kepada hak buruh jelang Hari Raya Idul Fitri ataupun Natal, bagi agama lainnya.\\”

Sehingga sanksi pidana spaceman bisa memberikan efek kapok, sebab sanksi administrasi yang ada tidak memberikan efek kapok. Misal kalau 2x berturut-ikut perusahaan tidak membayar THR dikenakan sanksi pidana, dan sanksi administrasi diberlakukan kalau perusahaan tidak membayar sekali,\\” terang ia

Batas Akhir Pembayaran THR
Kedua, membuat batas akhir pembayaran THR ialah H-14, bukan H-7. Karena kalau H-7 banyak perusahaan yang telah libur atau mendekati libur, sehingga perusahaan sengaja mengulur-ulur waktu dan walhasil para buruh telah banyak yang pulang kampung sebab perusahaan telah meliburkan para pekerjanya.

\\”Tetapi kalau pembayaran dilakukan H-14 atau H-21 karenanya ada waktu bagi buruh sebelum diliburkan perusahaan bisa menggugat atau melaporkan perusahaan yang tidak membayar THR kepada Disnaker atau Posko yang didirikan oleh pemerintah, sedangkan itu sebetulnya langkah basa-basi sebab tidak adanya tindakan lanjutan dan kejadian selalu terjadi berulang-ulang di tiap-tiap tahunnya,\\” tutur ia.

Dan ketiga, lanjut Said Iqbal, membentuk Posko Gabungan (Tripartit), di tingkat kabupaten/kota, bukan cuma di tingkat nasional. Sehingga pengusaha dan serikat pekerja punya keharusan yang sama bersama pemerintah mendatangi H-14 untuk memeriksa, apakah perusahaan telah bayar THR. H-7 melakukan pendekatan sanksi kalau belum bayar THR, mengangsur atau menunggak THR Lebaran.

\\”Sehingga langkah ini bisa mencegah perusahaan-perusahaan jahil yang tidak membayar THR, menunggak THR atau mengangsur THR,\\” tutup ia.

Terbukti, Demikian Metode Licik Pengusaha supaya Tak Bayar THR Karyawan

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengingatkan, terpenting kepada para pekerja untuk bisa mewaspadai sistem-sistem licik yang bisa saja digunakan oleh perusahaan, supaya tidak menunaikan kewajibannya seperti tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR).

\\”Maka lain yang seharusnya diwaspadai ialah kecurangan pengusaha untuk menghindari pembayaran THR. Karena karyawan kontrak dan outsourcing yang di PHK H-30, sehingga tidak ada keharusan pengusaha memberikan THR. Atau H-8, sebab H-7 tidak adanya sanksi untuk tidak bayar THR,\\” kata ia dikutip Selasa (19/3/2024).

\\”Dan setelah di PHK, mereka umumnya akan dipanggil kembali pasca Libur Lebaran. Itu lah kelicikan para pengusaha untuk menghindari membayar THR,\\” lanjut ia.

Lebih lanjut, Said Iqbal menyoroti, setidaknya ada 3 permasalahan yang sering terjadi, dalam tiap-tiap pemberian THR di tiap-tiap tahunnya.

\\”Kasus-kasus yang sering terjadi ialah pertama perusahaan tidak membayar THR dengan alasan tidak cakap. Kedua perusahaan menunggak pembayaran THR dengan memberikan janji-janji kalau perusahaan tidak rugi, sedangkan keadaan perusahaan baik-baik saja. Dan ketiga perusahaan mengangsur untuk membayar THR,\\” ungkap Said Iqbal.

Maka, supaya kasus-kasus hal yang demikian tidak terulang dan menjadi tradisi di tiap-tiap tahunnya, dirinya bahkan memberikan rekomendasi pada pemerintah untuk penyelesaian persoalannya.

\\”Nah, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah supaya pembayaran THR bisa ideal waktu, ada 3, ialah pertama membuat peraturan yang memberikan sanksi sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak membayar THR. Karena tidak membayar THR berarti penggelapan kepada hak buruh jelang Hari Raya Idul Fitri ataupun Natal, bagi agama lainnya,\\” tutup ia.

THR Kerja Dibayar H-7 Lebaran 2024, Segini Besarannya

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan tunjangan hari raya (THR) seharusnya dibayarkan optimal H-7 menuju Idul Fitri atau Lebaran 2024. Ada hitungan besaran THR yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku usaha.

Ida menegaskan, besaran THR mengacu pada nominal upah yang diterima oleh pekerja. Simpelnya THR seimbang dengan satu bulan upah. Maka ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/III/2024 perihal Meski Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

\\”Dalam perhitungan besaran THR upah yang digunakan ialah upah satu bulan,\\” ujar Ida dalam Konferensi Pers di Kantor Kemnaker, di Jakarta, Senin (18/3/2024).

Pekerja yang berhak memperoleh THT hal yang demikian ialah pekerja yang telah menjalani pekerjaan 12 bulan atau lebih. Sementara itu, untuk pekerja dengan masa kerja satu bulan namun kurang dari 12 bulan dihitung secara proporsional.

Ida juga menjelaskan besara THR yang berhak diterima para pekerja lepas. , nominal THT diberikan dari rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir.

\\” pekerja memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih karenanya upah satu bulan dihitung menurut rata-rata upah yang diteria dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan,\\” terangnya.

\\” bagi pekerja harian lepas, yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan karenanya upah satu bulan dihitung menurut rata-rata upah yang diterima tiap-tiap bulan selama masa kerja hal yang demikian,\\” sambungnya.

Sementara itu, untuk pekerja atau buruh yang menerima upah dengan sistem satuan hasil karenanya perhitungan upah satu bulan didasarkan pada upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Anda mungkin juga suka...